TEORI ATRIBUSI DAN KONSENSUS

TEORI ATRIBUSI

1.      Sejarah dan Orientasi

Heider (1958) adalah orang pertama yang mengajukan teori psikologis atribusi, namun Weiner dan rekan (misalnya, Jones et al, 1972; Weiner, 1974, 1986) mengembangkan sebuah kerangka teori yang telah menjadi sebuah paradigma penelitian utama psikologi sosial. Heider mendiskusikan apa yang disebut “naif” atau “akal sehat” psikologi. Dalam pandangannya, orang-orang seperti ilmuwan amatir, mencoba untuk memahami perilaku orang lain dengan mengumpulkan informasi sampai mereka tiba di sebuah penjelasan yang masuk akal atau menyebabkan.

2.      Asumsi inti dan Laporan

Teori atribusi berkaitan dengan bagaimana individu menginterpretasikan peristiwa-peristiwa dan bagaimana ini berkaitan dengan pemikiran mereka dan perilaku. Teori Atribusi mengasumsikan bahwa orang mencoba untuk menentukan mengapa orang melakukan apa yang mereka lakukan. Seseorang berusaha untuk memahami mengapa orang lain melakukan sesuatu yang mungkin satu atau lebih atribut menyebabkan perilaku itu. Menurut Heider seseorang dapat membuat dua atribusi 1) atribusi internal, kesimpulan bahwa seseorang berperilaku dalam cara tertentu karena sesuatu tentang orang, seperti sikap, karakter atau kepribadian. 2) atribusi eksternal, kesimpulan bahwa seseorang berperilaku dengan cara tertentu karena sesuatu tentang situasi dia masuk

Atribusi juga secara signifikan didorong oleh drive kita emosional dan motivasional. Menyalahkan orang lain dan menghindari tuduhan pribadi sangat nyata melayani diri sendiri atribusi. Kami juga akan membuat atribusi untuk membela apa yang kita rasakan sebagai serangan. Kami akan menunjukkan ketidakadilan di dunia yang tidak adil. Kami bahkan akan cenderung menyalahkan korban (dari kita dan orang lain) untuk nasib mereka karena kami berusaha untuk menjauhkan diri dari pikiran-pikiran dari penderitaan penderitaan yang sama. Kita juga akan cenderung menganggap variabilitas kurang untuk orang lain selain diri kita sendiri, melihat diri sebagai yang lebih beragam dan kurang dapat diprediksi daripada yang lain. Hal ini mungkin juga karena kita dapat melihat lebih dari apa yang di dalam diri kita (dan menghabiskan lebih banyak waktu melakukan hal ini).

3.      Model Konseptual

Berbagai metode telah digunakan dalam pengukuran dan kategorisasi atribusi. Terbuka melibatkan metode kategorisasi peneliti balasan oral peserta untuk pertanyaan terbuka. Metode skor Berasal memerlukan peserta untuk menilai / nya alasan untuk, misalnya, keberhasilan atau kegagalan pada skala 5-titik untuk elemen yang berbeda (misalnya kemampuan atau usaha) yang terkait dengan dimensi atribusi. Metode Peringkat langsung (misalnya [Benson, 1989), mengharuskan peserta untuk menyatakan / nya alasan untuk acara tersebut dan kemudian peta alasan-alasan tersebut ke item mengacu pada dimensi atribusi.

4.      Ruang Lingkup dan Aplikasi

Atribusi Teori telah digunakan untuk menjelaskan perbedaan dalam motivasi berprestasi antara tinggi dan rendah. Menurut teori atribusi, berprestasi tinggi akan mendekati daripada menghindari tugas-tugas terkait untuk berhasil, karena mereka percaya bahwa kesuksesan adalah karena kemampuan yang tinggi dan usaha yang mereka yakin. Kegagalan dianggap disebabkan oleh nasib buruk atau ujian yang miskin dan bukan kesalahan mereka. Jadi, kegagalan tidak mempengaruhi harga diri mereka tetapi sukses membangun kebanggaan dan kepercayaan diri. Di sisi lain, berprestasi rendah menghindari tugas yang berhubungan dengan keberhasilan karena mereka cenderung untuk (a) meragukan kemampuan mereka dan / atau (b) menganggap kesuksesan adalah berkaitan dengan keberuntungan atau untuk “siapa yang Anda tahu” atau faktor-faktor lain di luar kendali mereka. Jadi, bahkan ketika sukses, adalah tidak bermanfaat untuk yang berprestasi rendah karena dia / dia tidak merasa bertanggung jawab, tidak meningkatkan harga / nya dan kepercayaan diri.

Contoh

Jika, misalnya, pelari sudah pengeluaran upaya yang tinggi, tetapi gagal mencapai balapan terakhir, kemudian mendorong dia untuk atribut kegagalan untuk kurangnya upaya mungkin hanya menakut-nakuti dia (lihat, misalnya [Robinson, 1990). Jika standar kualifikasi itu terlalu sulit untuk bertemu, kemudian mendorong atribusi kurangnya upaya mungkin melayani tujuan kecil, karena upaya peningkatan mungkin akan melakukan sedikit untuk meningkatkan hasil. Jika strategi balap yang salah digunakan, maka upaya peningkatan tidak akan logis mengarah ke hasil yang lebih baik, jika strategi yang sama digunakan di masa depan.

5.      Definisi Teori Atribusi

Teori Atribusi adalah sebuah teori yang membahas tentang upaya-upaya yang dilakukan untuk memahami penyebab-penyebab perilaku kita dan orang lain. Definisi formalnya, atribusi berarti upaya untuk memahami penyebab di balik perilaku orang lain, dan dalam beberapa kasus juga penyebab di balik perilaku kita sendiri Sementara menurut Weiner (Weiner, 1980, 1992) attribution theory is probably the most influential contemporary theory with implications for academic motivation. Artinya Atribusi adalah teori kontemporer yang paling berpengaruh dengan implikasi untuk motivasi akademik. Hal ini dapat diartikan bahwa teori ini mencakup modifikasi perilaku dalam arti bahwa ia menekankan gagasan bahwa peserta didik sangat termotivasi dengan hasil yang menyenangkan untuk dapat merasa baik tentang diri mereka sendiri. Teori yang dikembangkan oleh Bernard Weiner ini merupakan gabungan dari dua bidang minat utama dalam teori psikologi yakni motivasi dan penelitian atribusi.Teori yang diawali dengan motivasi, seperti halnya teori belajar dikembangkan terutama dari pandangan stimulus-respons yang cukup popular dari pertengahan 1930-an sampai 1950-an. Sebenarnya istilah atribusi mengacu kepada penyebab suatu kejadian atau hasil menurut persepsi individu. Dan yang menjadi pusat perhatian atau penekanan pada penelitian di bidang ini adalah cara-cara bagaimana orang memberikan penjelasan sebab-sebab kejadian dan implikasi dari penjelasan-penjelasan tersebut. Dengan kata lain, teori itu berfokus pada bagaimana orang bisa sampai memperoleh jawaban atas pertanyaan “mengapa”? (Kelly 1973) 3 B.Komponen dan Karakteristik Atribusi Model Atribusi mengenai motivasi mempunyai beberapa komponen, yang terpenting adalah hubungan antara atribusi, perasaan dan tingkah laku. Menurut Weiner, urutan-urutan logis dari hubungan psikologi itu ialah bahwa perasaan merupakan hasil dari atribusi atau kognisi. Perasaan tidak menentukan kognisi, misalnya semula orang merasa bersyukur karena memperoleh hasil positif dan kemudian memutuskan bahwa keberhasilan itu berkat bantuan orang lain. Hal ini merupakan urutan yang tidak logis (weiner, 1982 hal 204).

Hubungan antara kepercayaan, pada reaksi afektif dan tingkah laku. Penyebab keberhasilan dan kegagalan menurut persepsi menyebabkan pengharapan untuk terjadinya tindakan yang akan datang dan menimbulkan emosi tertentu. Tindakan yang menyusul dipengaruhi baik oleh perasaan individu maupun hasil tindakan yang diharapkan terjadi. Menurut teori atribusi, keberhasilan atau kegagalan seseorang dapat dianalisis dalam tiga karakteristik, yakni : 1.Penyebab keberhasilan atau kegagalan mungkin internal atau eksternal. Artinya, kita mungkin berhasil atau gagal karena factor-faktor yang kami percaya memiliki asal usul mereka di dalam diri kita atau karena factor yang berasal di lingkungan kita. 2.Penyebab keberhasilan atau kegagalan seseorang dapat berupa stabil atau tidak stabil. Maksudnya, jika kita percaya penyebab stabil maka hasilnya mungkin akan sama jika melakukan perilaku yang sama pada kesempatan lain. 3.Penyebab keberhasilan atau kegagalan dapat berupa dikontrol atau tidak terkendali. Faktor terkendali adalah salah satu yang kami yakin kami dapat mengubah diri kita sendiri jika kita ingin melakukannya. Adapun factor tak terkendali adalah salah satu yang kita tidak percaya kita dengan mudah dapat mengubahnya. Merupakan factor internal yang dapat dikontrol, yakni kita dapat mengendalikan usaha dengan mencoba lebih keras. Demikian juga factor eksternal dapat dikontrol , misalnya seseorang gagal dalam suatu lembaga pelatihan , namun dapat berhasil jika dapat mengambil pelatihan yang lebih mudah. Atau dapat disebut sebagai factor tidak terkendali apabila kalkulus dianggap sulit kareba bersifat abstrak, akan tetap abstrak, tidak akan terpengaruh terhadap apa yang kita lakukan.

Menurut Weiner, faktor paling penting yang mempengaruhi atribusiada empat factor yakni antara lain : 1.Ability yakni kemampuan, adalah factor internal dan relative stabil dimana peserta didik tidak banyak latihan control langsung. 2.Task difficulty yakni kesulitan tugas dan stabil merupakan factor eksternal yang sebgaian besar di luar pembelajaran control. 3.Effort yakni upaya, adalah factor internal dan tidak stabil dimana peserta didik dapat latihan banyak control. 4.Luck yaknifactor eksternal dan tidak stabil dimana peserta didik latihan control sangat kecil. Untukmemahami seseorang dalam kaitannya dengan suatu kejadian, Weiner menunjuk dua dimensi yaitu : a.Dimensi internal-eksternal sebagai sumber kausalitas b.Dimensi stabil-tidak stabil sebagai sifat kausalitas Dimensi-dimensi menurut Weiner STABILITY LOCUS OF CONTROL INTERNAL EKSTERNAL STABIL KEMAMAMPUAN, INTELEGENSI, KARAKTERISTIK-KARAKTERISTIK FISIK KESULITAN TUGAS HAMBATAN LINGKUNGAN TIDAK STABIL EFFORT, MOOD, FATIQUE KEBERUNTUNGAN (LUCK) KEBETULAN (CHANCE) KESEMPATAN (OPORTUNITY)
ATRIBUSI KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN menurut Weiner Ada dua macam dimensi pokok: a.Keberhasilan dan kegagalan memiliki penyebab internal maupun eksternal b.Stabilitas penyebab, stabil atau tidak stabil Kestabilan (locus of CTRL) Tidak stabil (Temporer) Stabil (Permanen) Internal Usaha,mood,kelelahan Bakat, kecerdasan, karakteristik fisik Eksternal Nasib, ketidaksengajaan, kesempatan Tingkat kesukaran.

TEORI KONSENSUS

Teori Struktural-Konsensus Emile Durkheim

Durkheim memandang konsensus-struktural ialah di mana seorang harus mempertahankan keberadaannya atau status sosialnya sehingga orang tersebut tidak mengalami perubahan dalam lingkungan sosialnya. Sosiologi ada dua macam yaitu sosiologi orang kaya dan sosiologi orang miskin, dan pelopor sosiologi orang kaya tersebut adalah Emile Durkheim. Menurut Emile Durkheim sosiologi ialah ketika seseorang harus bisa menciptakan kondisi yang stabil tanpa ada perubahan. Contoh: pada masa orde baru presiden memberikan mandate bahwa semua PNS untuk memilih golongan partai yang telah disepakati oleh presiden pada saat itu, hal ini membuktikan bahwa pada masa itu teori struktural-konsensus dalam perspektif Emile Durkheim telah digunakan dalam sistem politik untuk mempertahankan suatu kondisi yang stabil tanpa ada perubahan.

Diberi nama structural dikarenakan struktur lebih dipentingkan oleh Durkheim, sedangkan konsensus yang berarti kesepakatan, maksudnya consensus itu karena seolah-olah ada kesepakatan. Ilmu sosiologi muncul karena rata-rata orang itu berpikir seolah-olah ada kesepakatan. Walaupun ada orang yang berpikir sesuatu aturan tidak benar, tetapi kebanyakan orang berpikir “kayaknya aturan ini sudah benar”, sehingga orang yang berpikir tidak benar pun akan berpikir seperti orang-orang yang berpikir benar. Fakta mempengaruhi individu.

Durkheim juga menegaskan ciri yang penting dalam teori konsensusnya yaitu bahwa struktur sosial terdiri dari norma-norma dan nilai, yaitu di mana setiap orang yang memiliki budaya berbeda tentu mempunyai perilaku yang berbeda pula, dan kita harus sosialisasi agar bisa menyelaraskan kehidupan dalam lingkungan sosial yang berbeda budaya. Pencapaian kehidupan sosial manusia dan keteraturan sosial dalam masyarakat dipahami Durkheim sebagai sebuah solidaritas sosial yaitu di mana manusia belajar dasar-dasar standarisasi menjalani aturan perilaku melalui sosialisasi, walaupun pada kenyataannya aturan-aturan tersebut berada eksternal dalam diri manusia tersebut, meski tidak nyata namun struktur kebudayaan tersebut dirasakan nyata bagi yang menjalankannya dalam satu lingkungan sosial .

Teori Konsensus menggunakan asumsi dasar bahwa dalam masyarakat terjadi konsensus/ persetujuan sehingga terdapat nilai-nilai bersifat umum yang kemudian disepakati secara bersama. Sedangkan teori konflik mempunyai asumsi dasar yang berbeda yaitu dalam masyarakat hanya terdapat sedikit kesepakatan dan orang-orang berpegang pada nilai pertentangan. Selain itu, sebagai perbandingan John Hagan mengklasifikasikan teori-teori kriminologi menjadi :

1.      Teori-teori Under Control atau teori-teori untuk mengatasi perilaku jahat seperti teori Disorganisasi Sosial, teori Netralisasi dan teori Kontrol Sosial. Pada asasnya, teori-teori ini membahas mengapa ada orang melanggar hukum sedangkan kebanyakan orang tidak demikian.

2.      Teori-teori Kultur, Status dan Opportunity seperti teori Status Frustasi, teori Kultur Kelas dan teori Opportunity yang menekankan mengapa adanya sebagian kecil orang menentang aturan yang telah ditetapkan masyarakat dimana mereka tinggal/hidup.

3.      Teori Over Control yang terdiri dari teori Labeling, teori Konflik Kelompok dan teori Marxis. Teori-teori ini lebih menekankan pada masalah mengapa orang bereaksi terhadap kejahatan.

Dari klasifikasi di atas, dapat ditarik konklusi bahwa antara satu klasifikasi dengan klasifikasi yang lain tidaklah identik/sama. Aspek ini teoritisi utama (dramatis personal) yang mencetuskannya. Selain itu, pengklasifikasian teori juga dipengaruhi adanya subyektivitas orang yang melakukan klasifikasi sehingga relatif menimbulkan dikotomi dan bersifat artifisial.

Teori Konsensus berpendapat bahwa aturan kebudayaan suatu masyarakat, atau struktur, menentukan perilaku anggotanya, menyalurkan tindakan-tindakan mereka dengan cara-cara tertentu yang mungkin ber beda dari masyarakat yang lain. Mereka melakukan hal itu dengan cara yang mirip dengan kontruksi fisik bangunan, yang menstrukturkan tindakan orang yang berada di dalamnya. Ambillah contoh perilaku siswa di sekolah. Ketika berada dalam lingkungan sekolah, mereka memiliki pola perilaku yang relative teratur. Mereka berjalan disepanjang koridor, naik dan turun tangga, keluar dan masuk kelas melalui pintu tertentu. Mereka tidak keluar atau masuk kelas melalui jendela, memanjat tembok, dan sebagainya. Gerakan fisik mereka dibatasi oleh bangunan sekolah. Karena hal ini mempengaruhi semua siswa sama, perilaku mereka di dalam sekolah akan sama dan akan menunjukkan pola yang cukup jelas. 

Dalam teori consensus, hal yang sama juga terjadi di dalam kehidupan social. Individu akan berperilaku sama dalam latar social yang sama karena mereka dibatasi oleh aturan-aturan kebudayaan yang sama. Meskipun struktur social ini tidak Nampak dalam hal struktur fisiknya, orang yang  disosialisasikan dalam aturan ini menemukan hal ini menentukan.

Tingkatan dimana aturan-aturan kebudayaan ini bekerja dapat bervariasi. Aturan tertentu, hukum misalnya, bekerja pada tingkatan seluruh masyarakat dah menstrukturkan perilaku setiap orang  yang hidup di dalam masyarakat tersebut. Aturan-aturan yang lebih khusus, menstrukturkan orang-orang dalam latar yang lebih khusus pula. Misalnya, anak-anak dikelas diharapkan untuk berperilaku tertib, dan penuh perhatian. Contoh lain, ketika petugas polisi atau perawat, atau tentara sedang bertugas, aturan kebudayaan tertentu menstrukturkan kelakuan mereka sangat kaku. Selepas batas-batas ini tidak diterapkan, dan sebagai gantinya adalah, aturan-aturan dalam keluarga, sebagai ayah,ibu atau anak, atau sebagai suami atau istri.

     Hal di atas menunjukkan bagaimana teori struktur social dari aturan kebudayaan bekerja. Aturan ini tidak diterapkan kepada individu itu sendiri, melainkan kepada posisi dalam struktur social yang mereka tempati. Penjaga toko, polisi, pengatur lalu lintas, guru atau siswa dibatasi oleh ekspektasi kebudayaan yang diterapkan pada posisi  ini, tetapi hanya jika mereka menempati posisi tersebut. Dalam lingkungan yang lain, dalam lokasi yang lain dalam struktur social sebagai ayah atau ibu, pemain squash, pendukung tim sepak bola, jemaah gereja, dan seterusnya. Aturan-aturan yang lain bekerja.

Para sosiolog menyebut posisi-posisi dalam struktur social sebagai peranan. Aturan yang menstrukturkan perilaku orang-orang yang menempati posisi disebu norma. Ada aturan kebudayaan tertentu yang tidak melekat pada peranan atau perangkat peranan tertentu. Disebut nilai, yang merupakan ringkasan dari cara-cara hidup yang sudah disepakati bersama, dan bertindak sebagai basis yang dari basis ini norma-norma tertentu berlaku. Jadi, misalnya ,”Pendidikan harus menjadi kunci keberhasilan” ; “Hubungan keluarga harus menjadi peranan paling penting untuk dilindungi” ; “ Kemandirian harus menjadi syarat bagi pencapaian individual.” Semua ini adalah nilai, dan nilai ini menjadi prinsip umum, yang menjadi sumber norma bagi mengarahkan perilaku disekolah, dirumah, dan ditempat  dan kerja.

Menurut teori sosiologi ini, sosialisasi menjadi norma dan nilai menghasilkan kesepakatan, atau consensus, diantaranya orang-orang mengenai perilaku dan keyakinan yang sesuai, yang tanpa kedua hal ini masyarakat tidak dapat hidup. Itulah sebabnya cara pandang ini disebut teori structural consensus.melalui sosialisasi, aturan-aturan kebudayaan menstrukturkan perilaku, menjamin consensus dalam hal perilku yang di harapkan,dan oleh karena itu menjamin keteraturan social.

Jelas bahwa dalam masyarakat kompleks kadang-kadang menjamin ada norma-norma dan nilai-nilai yang berlawanan. sebagai contoh, ketika sebagian orang berpikir bahwa kurang baik apabila seorang ibu pergi bekerja, cukup banyak wanita yang ingin bekerja sebagai wujud keinginan akan kebebasan. Anak-anak sekolah mendorong teman-temannya untuk melanggar aturan sekolah, dan mengucilkan teman-teman yang tidak mau ikut.guru seringkali memandang gejala ini dengan cara. Tory Party Coference adalah pertemuan yang membahas sanksi hukuman terhadap orang-orang yang mengkritik polisi.

Para teoritisi consensus menjelaskan perbedaan dalam perilaku dan sikap dalam konteks keberedaan pengaruh kebudaaan alternatif, karakteristik dari latar social. Contoh yang baik dalam hal ini adalah pendekatan teori ini terhadap ketidak setaraan pendidikan.

Ketidak setaraan pendidikan pendidikan : analisis teori consensus

Penelitian pendidikan menunjukan,dengan kesimpulan eksplisit, bahwa pencapaian dalam pendidikan sangat kuat kaitannya dengan keanggotaan kelas social, gender, dan asal-usul etnik. Sebagai contoh, banyak sekali bukti yang menunjukan bahwa anak-anak dari kelas buruh pekerja yang memiliki kecerdasan yang sama dari kelas menengah memiliki pencapaian jauh lebih rendah dari pada anak-anak dari kelas menengah itu.

     Untuk mejelaskan hal ini, teori consensus menghimpun konsep-konsep dalam pendekatan mereka mengenai kehidupan social,norma, nilai, sosialisasi, dan kebudayaan. Dimulai dari asumsi dasar bahwa perilaku dan keyakinan di sebabkan oleh sosialisasi ked alam aturan-aturan khusus, eksplanasi mereka mengenai rendahnya pencapaian pendidkan anak-anak kelas pekerja mengidentifikasi:

·         Pengaruh kebudayaan yang mengendalikan anak-anak kelas menengah mencapai sukses akademik.

·         Pengaruh kebudayaan yang menjerumuskan anak-anak kelas pekerja ke dalam pencapaian yang sangat rendah

Penjelasannya biasanya sebagai berikut. Tingginya pencapaian anak-anak kelas menengah di dorong oleh sosialisasi kedalam norma dan nilai yang ideal bagi pencapaian pendidikan. Karena pengalaman pendidikan mereka sendiri. Orang tua kelas menengah sangat mengetahui bagaimana pendidikan berlangsung dan bagaimana mencapainya. Lebih lanjut, mereka nampaknya sangat ingin agar anak-anak mereka mencapai sukses dalam pendidikan. Jadi anak-anak ini tumbuh dalam latar social dimana pencapaian pendidikan bernilai tinggi dan mereka secara terus-menerus didorong dan dibantu untuk mencapai potensi akademik yang tinggi.

Daftar Pustaka

Aronson, E., Wilson, T.D. & Akert, R.M. (2003). Psikologi Sosial. Atas Saddle River, NJ: Prentice Hall.

Daly, Dennis. (1996). Teori atribusi dan Plafon Kaca: Pengembangan Karir Karyawan antara Federal. Publik Administrasi & Manajemen: Sebuah Jurnal interaktif

Heider, F. (1958). Psikologi Hubungan Interpersonal. New York: Wiley.

Jones, EE, DE Kannouse, HH Kelley, RE Nisbett, S. Valins, dan B. Weiner, Eds. (1972). Atribusi: Pasrah Penyebab Perilaku. Morristown, NJ: Umum Tekan Belajar.

Harvey, J.H. & Lelah, G. (1985). Atribusi: Isu Dasar dan Aplikasi, Academic Press, San Diego.

Lewis, F. M. dan Daltroy, L. H. (1990). “Bagaimana Pengaruh kausal Penjelasan Perilaku Kesehatan: Teori Attribution.” Dalam Glanz, K., Lewis, F.M. dan Rimer, B.K. (Eds.) Pendidikan Kesehatan dan Perilaku Kesehatan: Teori, Penelitian. dan Praktek. San Francisco, CA: Jossey-Bass Publishers, Inc

Weiner, B. (1974). Motivasi berprestasi dan teori atribusi. Morristown, N.J.: Umum Tekan Belajar.

Weiner, B. (1980). Motivasi manusia. NY: Holt, Rinehart & Winston.

Weiner, B. (1986). Sebuah teori atribusi motivasi dan emosi. New York: Springer-Verlag.

Posted on 07.06 / 0 komentar / Read More

Analisis Kasus Kehumasan

BAB I

LATAR BELAKANG MASALAH

Seorang anak di China tewas setelah mengkonsumsi minuman yang diproduksi Coca Cola, y akni Pulpy Milky. Peristiwa tersebut terjadi di provinsi Jilin.

Anak berusia 11 tahun meninggal dan tiga lainnya sakit di kota Changchun. Setelah minuman tersebut diperiksa ternyata mengandung pestisida. Masyarakat meminta minuman tersenut ditarik dari pasaran. Namun polisi dan pejabat setempat mengatakan botol minuman tersebut disabotasi dan kasus keracunan itu tidak akan tersebar luas. Pihak Coca Cola bersikeras peristiwa keracunan itu tidak ada hubungannya dengan pengawasan mutu.

Dalam pengujian lebih luas, produk tersebut tidak terkontaminasi.

"Dari hasil pemeriksaan polisi, kejadian itu adalah tindak kriminal dan hanya terjadi di Changchun dan tidak ada hubungannya dengan pengawasan mutu secara keseluruhan," demikian pernyataan resmi Coca Cola.

Pejabat di provinsi Jilin mengatakan peristiwa tersebut sebagai kasus keracunan. Disebutkan bahwa seseorang berbuat yang  tidak seharusnya dengan memasukkan bahan beracun yang menyebabkan ancaman publik.

Anak lelaki itu meninggal sesaat setelah meminum yogurt Pulpy Milky pada tanggal 28 November.  Ibunya sakit parah setelah mengkonsumsi minuman yang sama dan masih dirawat di rumah sakit. Seorang ibu dan anak perempuan menjadi sakit setelah mengkonsumsi minuman yang sama, beberapa hari sebelumnya.

BAB II

PEMBAHASAN

Contoh Kasus 1 :

Tercemar Klorin, Coca-Cola Hentikan Produksi di Cina

TEMPO.CO , BEIJING:-- Pemerintah Cina memerintahkan produsen minuman ringan Amerika Serikat, Coca-Cola, menghentikan operasi pabrik pengemasan mereka setelah muncul isu pencemaran bahan kimia berbahaya. Pabrik minuman bersoda yang berlokasi di Provinsi Shanxi itu diduga terpapar klorin, bahan yang biasa digunakan untuk membunuh bakteri.

Kemarin, Pemerintah Provinsi Shanxi memberi peringatan keras kepada Coca-Cola. Otoritas industri setempat pun melakukan penyelidikan dengan berbagai metode, di antaranya inspeksi pabrik, pengetesan produk, interogasi karyawan, sert

a konsultasi. "Kami juga mengupayakan langkah-langkah penyelidikan lain yang relevan," demikian pernyataan pemerintah Shanxi, seperti dikutip dari Yahoonews, kemarin.

Pencemaran ini diduga terjadi pada Februari lalu. Saat itu ada temuan, air yang mengandung klorin untuk keperluan pembersihan mesin dan botol mengalir pada instalasi produksi minuman secara tak sengaja. Salah satu sumber mengatakan sedikitnya ada sembilan lini produksi yang terkontaminasi. Jika dikonsumsi manusia, air bercampur klorin itu bisa menyebabkan gangguan pencernaan serta keracunan yang menyebabkan kematian.

Menanggapi masalah ini, manajemen Coca-Cola mengatakan telah mengisolasi pabrik mereka di Shanxi. Kegiatan produksi pun telah dipindahkan ke tempat lain. "Masalah ini tak mempengaruhi keamanan produk kami yang beredar di pasar," demikian pernyataan mereka.

Masalah yang menimpa Coca-Cola ini bertepatan dengan merebaknya isu keamanan pangan di Cina. Pemerintah Cina berulang kali dipersalahkan oleh publik lantaran pengawasan yang kendur serta dugaan penyelewengan.

Cina pun saat ini menjadi pasar yang paling penting bagi Coca-Cola. Di negeri ini, tahun lalu Coca-Cola mencatatkan pertumbuhan penjualan sebesar 7 persen. Karena itu, perusahaan yang berbasis di Atlanta, Amerika Serikat, tersebut menanamkan investasi lebih dari US$ 4 miliar, berupa pembangunan 40 pabrik pembotolan. Coca-Cola pun menggandeng produsen makanan Cina, COFCO dan Swire Pacific.

Sumber : https://m.tempo.co/read/news/2012/05/01/092400815/tercemar-klorin-coca-cola-hentikan-produksi-di-cina | 14 Juni 12.15 WIB

Contoh Kasus 2 :

Produk Coca Cola tak Jadi Direcall di China

Media resmi di sana seperti dikutip Reuters mengatakan pada hari Selasa (6/12) setelah lembaga pengujian tidak menemukan racun pada sampel dari batch yang sama dari minuman tersebut.

Temuan ini muncul untuk mementahkan kabar bahwa kemungkinan penarikan produk Coke secara lebih luas di daerah Timur Laut China. "Tes teknis polisi dan investigasi telah menegaskan bahwa insiden ini merupakan kasus pidana di Changchun, yang menegaskan kembali bahwa tidak terkait dengan cara apapun terkait kualitas produk kami," kata Joanna Price, juru bicara Coca-Cola dalam sebuah pernyataan melalui email .

Seorang anak 11 tahun meninggal di kota Changchun di provinsi Jilin setelah meminum yoghurt Pulpy Milky rasa stroberi pada 28 November, dan Ibunya juga merasakan sakit yang sangat setelah mengkonsumsi minuman yang sama.

Ibu lainnya dan putrinya juga jatuh sakit setelah minum sebotol minuman yang sama di Jilin beberapa hari sebelumnya, tetapi pulih, seperti disampaikan jurubicara Coca-Cola, Price sebelumnya.

"Polisi telah mencapai "kesimpulan awal" bahwa minuman itu sengaja dicampur," kata kantor berita resmi Xinhua, mengutip kantor keamanan umum provinsi.

"Penyidik dalam kedua kasus ini menemukan pestisida yang sangat beracun berada dalam sisa-sisa minuman," kata laporan itu.

Tapi tes dilakukan oleh China National Center for Food Quality Supervision and Testing tidak menunjukkan adanya Methomyl atau thiodicarb, dua pestisida beracun, pada sampel dari batch yang sama dari rasa stroberi minuman susu yang diambil oleh korban," kantor berita Xinhua melaporkan Senin malam.

Cek dari proses produksi juga menemukan bahwa mereka aman, laporan itu juga mengatakan, mengutip pernyataan dari unit Coca-Cola Jilin. Cek lainnya dari produk Coca-Cola yang dijual di Changchun juga tidak menemukan racun, kata laporan Xinhua dari Selasa.

"Semua tes dan ulasan menunjukkan produk kami aman dan berada dalam standar," kata Price di emailnya. "Kejadian ini adalah tindakan terisolasi yang terjadi di Changchun, dan kami seratus persen yakin bahwa produk kami aman dan dalam kualitas yang baik."

Perusahaan dan pejabat sebelumnya telah sepakat minuman yoghurt harus dihapus dari rak di provinsi Jilin saat penyelidikan sedang berlangsung.

Skandal makanan umum terjadi di China, di mana penindak telah gagal untuk membasmi wabah keracunan dan racun yang telah mengguncang kepercayaan konsumen.

Perusahaan asing diawasi ketat karena mereka umumnya dianggap memegang standar ketat. Ketika perusahaan Barat dituduh pelanggaran, itu menjadi berita besar di China.

Laporan Xinhua mengatakan kasus pada tahun 2009 dan 2010 dari seorang pria dan seorang remaja yang diracuni oleh merkuri dalam Sprite, sebuah softdrink yang diproduksi Coke, dijiplak untuk kemudian sengaja meracuni dan bukan masalah kualitas.

Ibu dari anak laki-laki yang meninggal akibat minuman itu telah stabil dan pulih, dan dua korban keracunan lainnya telah keluar dari rumah sakit seperti dilaporkan Xinhua.

Sumber : http://ekonomi.inilah.com/read/detail/1804601/produk-coca-cola-tak-jadi-direcall-di-china#sthash.QCCvEZup.dpuf

Contoh Kasus 3 :

Obat nyamuk dalam produk coca cola

Minggu 19 Oktober 2003 , seorang warga negara Jepang bernama Masaharu keracunan setelah makan nasi goreng dan minum coca cola. Dia sempat melihat bahwa di dalam botol coca cola tersebut terdapat potongan obat nyamuk. Ia pun sempat melaporkannya ke polsek pesanggrahan, bintaro.

Masaharu sudah dipanggil pihak Polsek untuk memberikan kesaksian. Namun, hingga kini polisi belum memanggil pihak Coca Cola. Yang jelas untuk kasus perdata, selain ter-hadap PT Coca Cola Indonesia (tergugat I), Masaharu juga mengajukan tuntutan ke PT CocaCola Distribution Indonesia (tergugat II) dan PT Coca-Cola Bottling Indonesia (tergugat III). Tak ketinggalan pula Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) dan penjual CocaCola tempat Masaharu membeli pelepas dahaga itu diseret sebagai turut tergugat.

Dalam kehidupan sehari-hari, Masaharu menjadi tak konsentrasi dalam bekerja. Ia pun merasa tak enak pada atasan dan koleganya. Sekitar November-Desember 2003, Masaharu memutuskan mengundurkan diri dari pekerjaannya. Begitulah tradisi orang Jepang, kata Ike, pengacara Masaharu.

Masaharu kemudian mengontak pihak PT Coca-Cola Indonesia untuk meminta pertanggungjawaban. Ia sebetulnya ingin bertemu pihak direksi, tapi hanya dua staf dari bagian customer service yang datang ke rumahnya. Staf itu datang dengan dua karton Coca-cola. Menurut para staf itu, berdasarkan UU Perlindungan Konsumen, bila konsumen mendapatkan barang yang rusak, produsen cukup mengganti barang yang rusak itu. Masaharu merasa tersinggung. Apa pantas kondisi kesehatan saya dibayar dengan dua karton Coca-Cola, begitu gerutunya ketika itu.

Kepada pihak Coca-Cola Masaharu lantas minta dibiayai pemeriksaan general check-up. Ia ingin meyakinkan kondisi kesehatannya masih baik setelah keracunan. Namun, karena tak fasih berbahasa Inggris dan Indonesia, Masaharu meminta general check-up dilakukan di Jepang. Ia juga minta pihak Coca-Cola membiayai tiket pulang pergi Jakarta-Tokyo. Pihak Coca-cola menolak. Mereka hanya mau membiayai pemeriksaan oleh dokter lokal. Masaharu meradang. Karena tak ada titik temu, awal Maret silam ia melayangkan somasi ke pihak Coca-Cola. Lalu, dilakukan mediasi. Namun, lagi-lagi mediasi itu mengalami kegagalan.

Apa boleh buat, akhirnya dilayangkanlah gugatan. Selain menuntut ganti rugi, dilandasi UU No. 8/1999 (Perlindungan Konsumen), Masaharu meminta majelis hakim memutuskan para tergugat memasang iklan permintaan maaf sebesar satu halaman di dua koran (satu berbahasa Inggris dan satu ber-bahasa Indonesia). Tak lupa, ia menuntut agar penayangan iklan produk Coca-Cola dihentikan dan seluruh produk minuman made in Amerika Serikat itu ditarik dari pasar Indonesia hingga ada jaminan dari Badan POM.

Sesungguhnya bukan baru kali ini produk Coca-Cola tercemar obat nyamuk bakar. Kejadian serupa pernah dialami oleh Sudaryanto. Pada Oktober 2001 warga Cimahi, Jawa Barat, itu melayangkan surat pembaca ke harian Kompas. Ia menyampaikan bahwa pada 22 Agustus 2001 dirinya meminum Coca-Cola bo-tol ukuran 193 mililiter. Namun minumannya terasa dan berbau minyak solar. Usut punya usut, dalam botol minuman itu terdapat potongan obat nyamuk bakar.

Menjawab surat itu, PT Coca-Cola Amatil Indonesia melalui Sari Rahtomo, Publik Relation Officer di Jawa Barat hanya menyatakan telah mendatangi konsumen yang bersangkutan serta memberi penjelasan tentang permasalahan yang dikeluhkan. Penjelasan itu dapat diterima dengan baik dan masalah dianggap selesai oleh yang bersangkutan, tulis Sari dalam tanggapannya yang dimuat beberapa hari kemudian oleh harian yang sama.

Lain Sudaryanto, lain pula Masaharu. Sebagai warga dari sebuah negara maju, kesadaran hukum Masaharu jelas jauh lebih tinggi. Bagi Ike, besar-kecilnya tuntutan ganti rugi tidaklah terlalu penting. Itu bukan tujuan utama, tuturnya. Yang penting baginya adalah, Permintaan maaf dari pihak Coca-Cola kepada seluruh masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab sosial.

BAB III

ANALISA

Sebagai merek yang umurnya sudah lebih dari satu abad, Coca Cola membutuhkan penyegaran baru. Strategi pemasaran Coca Cola dinilai kuno, dengan inovasi dan ekspansi yang lambat dalam mengatasi pesaing dan memenuhi keinginan pasar. Coca-Cola saat ini membutuhkan penyegaran baru sehubungan dengan beberapa masalah yang dihadapinya. Salah satunya adalah kelambatan Coca Cola menyesuaikan keinginan pasar yang mulai meggemari minuman yang lebih sehat. Permasalahan yang dihadapi Coca Cola saat ini adalah bertahan di tengah peralihan masyarakat dunia yang mulai meninggalkan minuman berkarbonasi dan beralih ke jenis-jenis lain yang sedang ngetrend, seperti teh, jus, minuman olahraga, dan air mineral. Banyak yang harus dibenahi dalam strategi perencanaan dan pemasaran Coca Cola agar bisa bersaing dengan perusahaan sejenis.

            Dari contoh kasus ke 1 , maka PR Coca Cola di China dapat dinyatakan telah melanggar kode etik profesi Public relation, yaitu :

1.      Pasal 2 mengenai Penyebaran informasi ; “seorang anggota tidak akan menyebarluaskan, secara sengaja dan tidak bertanggungjawab, informasi yang palsu atau yang meyesatkan, dan sebaliknya justru akan berusaha sekeras mungkin untuk mencegah terjadinya hal tersebut. Ia berkewajiban menjaga dan ketepatan informasi.”.

Coca Cola China dapat dikatakan melanggar pasal berikut karena Coca Cola China merupakan retail dari perusahaan Coca Cola Company yang bermarkas di Amerika ini terbilang lambat dalam menangani isu tersebut, sehingga dapat menciptakan  opini public sendiri mengenai mutu keamanan dari produk yang ada di dunia dan juga tidak menjatuhkan citra dari Coca Cola Company tersebut.

Solusi : Dalam contoh kasus ke 1, sebaiknya PR dari perusahaan Coca Cola China membuat pernyataan dalam bentuk press release guna mematahkan isu yang beredar yaitu ada temuan air yang mengandung klorin untuk keperluan pembersihan mesin dan botol mengalir pada instalasi produksi minuman secara tak sengaja. Salah satu sumber mengatakan sedikitnya ada sembilan lini produksi yang terkontaminasi.

Dari contoh kasus ke 2 , maka PR Coca Cola di China dapat dinyatakan telah menjalani kode etik profesi Public relation, yaitu :

1.      Pasal 2 mengenai Penyebaran informasi ; “seorang anggota tidak akan menyebarluaskan, secara sengaja dan tidak bertanggungjawab, informasi yang palsu atau yang meyesatkan, dan sebaliknya justru akan berusaha sekeras mungkin untuk mencegah terjadinya hal tersebut. Ia berkewajiban menjaga dan ketepatan informasi.”.

Sudah melakukan sesuai kode etik yaitu melakukan langkah langkah yang wajar untuk meyakinkan kebenaran dan ketepatan dari semua  informasi yang diberikan.

Solusi : Dalam contoh kasus ke 2, langkah PR dari perusahaan Coca Cola China telah tepat dalam menangani isu yang merebak dengan membuat pernyataan dengan menggandeng Kepolisian setempat dan China National Center for Food Quality Supervision and Testing. Hal ini bertujuan memperbaiki image perusahaan setelah diterpa isu tidak sedap.

Dari contoh kasus ke 3, maka PR Coca Cola di Indonesia dapat dinyatakan telah melanggar kode etik profesi Public relation, yaitu :

1.      Pasal 6 Pertentangan Kepentingan, “Seorang anggota tidak akan mewakili kepentingan kepentingan yang saling bertentangan atau yang saling bersaing, tanpa persetujuan jelas dari pihak-pihak yang bersangkutan, dengan terlebih dahulu mengemukakan fakta fakta yang terkait.”

Dalam hal ini pihak PR Coca Cola Indonesia telah mengabaikan pasal 6 dengan hanya mengutus 2 orang dua staf dari bagian customer service yang datang ke rumahnya dalam rangka menjalankan UU Perlindungan Konsumen, bila konsumen mendapatkan barang yang rusak, produsen cukup mengganti barang yang rusak itu.

  

BAB IV

KESIMPULAN

Coca Cola lahir bulan mei 1886 di Atlanta, Georgia. Nama Coca Cola sendiri dibuat oleh Frank Robinson. Dan dipasarkan pertama kali dengan  iklan dari spanduk dengan tulisan dari cat minyak bertuliskan “drink Coca Cola. Dalam sebuah perusahhan dibutuhkan strategi manajemen yang baik dan siap menghadapi setiap krisis atau masalah yang terjadi. Baik dari segi manajemen pemasaran hingga quality controlnya. Sebagai perusahaan besar sebaiknya selalu memperhatikan konsumennya agar dalam memberikan produk tidak ada lagi terjadi masalah-masalah. Lebih mengutamakan keluhan dan masukan dari konsumen. Selain itu seorang PR harus cepat tanggap dalam menghadapi isu baik yang akan maupun yang telah beredar sehingga citra perusahaan tidak jatuh.

Posted on 01.45 / 0 komentar / Read More

Makalah - Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan menurut arti secara bahasa adalah proses, cara, perbuatan membuat berdaya, yaitu kemampuan untuk melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak yang berupa akal, ikhtiar atau upaya (Depdiknas, 2003). Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu  sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama (Koentjaraningrat, 2009). Pemberdayaan masyarakat merupakan strategi pembangunan. Dalam perspektif pembangunan ini, disadari betapa penting kapasitas manusia dalam upaya meningkatkan kemandirian dan kekuatan internal atas sumber daya materi dan non material.

Dalam beberapa kajian mengenai pembangunan komunitas, pemberdayaan masyarakat sering dimaknai sebagai upaya untuk memberikan kekuasaan agar suara mereka didengar guna memberikan kontribusi kepada perencanaan dan keputusan yang mempengaruhi komunitasnya (Foy, 1994). Pemberdayaan adalah proses transisi dari keadaan ketidakberdayaan ke keadaan kontrol relatif atas kehidupan seseorang, takdir, dan lingkungan (Sadan, 1997). Menurut Mubarak (2010) pemberdayaan  masyarakat dapat diartikan sebagai upaya untuk memulihkan atau meningkatkan kemampuan suatu komunitas untuk mampu berbuat sesuai dengan harkat dan martabat mereka dalam melaksanakan hak-hak dan tanggung jawabnya selaku anggota masyarakat.

Pada pemberdayaan pendekatan proses lebih memungkinkan pelaksanaan pembangunan yang memanusiakan manusia. Dalam  pandangan ini pelibatan masyarakat dalam pembangunan lebih mengarah kepada bentuk partisipasi, bukan dalam bentuk mobilisasi. Partisipasi masyarakat dalam perumusan program membuat masyarakat tidak semata-mata berkedudukan sebagai konsumen program, tetapi juga sebagai produsen karena telah ikut serta terlibat dalam proses pembuatan dan perumusannya, sehingga masyarakat merasa ikut memiliki program tersebut dan mempunyai tanggung jawab bagi keberhasilannya serta memiliki motivasi yang lebih bagi partisipasi pada tahap-tahap berikutnya (Soetomo, 2006).

Robinson (1994) menjelaskan bahwa pemberdayaan adalah suatu proses pribadi dan sosial; suatu pembebasan kemampuan pribadi, kompetensi, kreatifitas dan kebebasan bertindak. Sedangkan Ife (1995) mengemukakan bahwa pemberdayaan mengacu pada kata “empowerment” yang berarti memberi daya, memberi ”power” (kuasa), kekuatan, kepada pihak yang kurang berdaya.

1.2 Sejarah Kemunculan Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Empowerment, atau pemberdayaan adalah sebuah konsep yang lahir sebagai bagian dari perkembangan alam pikiran dan kebudayaan masyarakat Barat, terutama Eropa. Konsep ini muncul sejak dekade 70-an dan kemudian terus berkembang sampai saat ini. Kemunculannya hampir bersamaan dengan aliran-aliran seperti eksistensialisme, phenomenologi, personalisme dan kemudian lebih dekat dengan gelombang Neo-Marxisme, freudianisme, strukturalisme, dan sosiologi kritik Frankfurt School. Bersamaan itu juga muncul konsep-konsep elit, kekuasaan, anti-establishment, gerakan populis, anti-struktur, legitimasi, ideologi pembebasan dan civil society. Konsep pemberdayaan juga dapat dipandang sebagai bagian dari aliran-aliran paruh abad ke-20, atau yang dikenal dengan aliran post-modernisme, dengan penekanan sikap dan pendapat yang orientasinya adalah anti-sistem, anti-struktur, dan anti-determinisme, yang diaplikasikan pada dunia kekuasaan.

Diawali pada akhir tahun 1960-an, para ahli menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi tidak langsung terkait dengan tujuan pembangunan yang lain seperti penciptaan lapangan kerja, penghapusan kemiskinan dan kesenjangan, serta peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar. Bahkan dibeberapa negara seperti Iran, Kenya, Meksiko, Nikaragua, Pakistan dan Afrika Selatan yang pencapaian pertumbuhan ekonominya tinggi, justru muncul masalah ‘maldevelopment’. Pada kenyataannya, pertumbuhan ekonomi tidak mengurangi kemiskinan dan tidak menciptakan pertumbuhan lapangan pekerjaan sebagaimana diprediksikan, bahkan dalam beberapa kasus kesenjangan ekonomi justru meningkat. Pada tahun 1970, sejumlah 944 juta orang, atau 52 persen dari total penduduk Negara Selatan masih hidup dibawah garis kemiskinan. Data juga menunjukkan adanya peningkatan jumlah pengangguran, terutama dibidang pertanian dan peningkatan kesenjangan pendapatan. Tahun 1970-an benar-benar merupakan periode dimana pertumbuhan ekonomi di Negara berkembang diikuti dengan meningkatnya kesenjangan.

Permasalahan ‘maldevelopment’ sebagaimana dijelaskan, memunculkan beberapa pandangan yang berbeda. Perbedaan tersebut dilandasi oleh paradigma atau cara pandang yang sangat berpengaruh terhadap teori-teori yang digunakan sebagai alat analisis atas realitas sosial. Teori mencakup empat fungsi dasar yaitu: penjelasan, prediksi, kontrol dan pengelolaan perubahan. Pemberdayaan masyarakat adalah praktek berdasarkan empat fungsi tersebut: menggambarkan kejadian; menjelaskan sebab-sebab kejadian tersebut; memperkirakan apa yang akan terjadi selanjutnya (termasuk apa yang akan terjadi apabila dilakukan intervensi atau tidak dilakukan intervensi); dan berusaha untuk mengelola dan mengontrol terhadap perubahan pada semua level aktifitas masyarakat.

Menurut Fakih, salah satu dari banyak hal yang mempengaruhi terbentuknya sebuah teori adalah apa yang disebut sebagai paradigma. Pembahasan mengenai paradigma ini perlu dilakukan mengingat pentingnya pengaruh paradigma terhadap teori dan analisis atas realitas sosial, karena pada dasarnya tidak ada satu pandangan atau satu teori sosial pun yang bersifat netral dan objektif, melainkan bergantung terhadap paradigma yang digunakan. Thomas Kuhn dalam bukunya “The Structure of Scientific Revolution” menjelaskan bahwa suatu aliran ilmu lahir dan berkembang sebagai proses revolusi paradigma, dimana suatu pandangan teori ditumbangkan oleh pandangan teori yang baru. Paradigma diartikan sebagai satu kerangka referensi atau pandangan dunia yang menjadi dasar keyakinan atau pijakan sebuah teori.

Dalam konteks pemberdayaan, paradigma memiliki peran untuk membentuk apa yang kita lihat, bagaimana cara kita melihat suatu masalah, apa yang kita anggap sebagai masalah ketidakberdayaan itu, apa masalah yang kita anggap bermanfaat untuk dipecahkan serta metode apa yang kita gunakan untuk meneliti dan melakukan intervensi atas masalah tersebut. Begitu juga paradigma akan mempengaruhi apa yang tidak kita pilih, apa yang tidak ingin kita lihat, dan apa yang tidak ingin kita ketahui. Paradigma pula yang akan mempengaruhi pandangan seseorang mengenai apa yang ‘adil dan tidak adil’, baik-buruk, tepat atau tidaknya suatu program dalam memecahkan masalah sosial. Dalam konteks ini, Freire menjelaskan klasifikasi ideologi teori social yang terbagi kedalam tiga kesadaran yaitu: kesadaran magis (magical consciousness); kesadaran naif (naival consciousness); dan kesadaran kritis (critical consciousness).

Pertama, kesadaran magis yaitu suatu keadaan kesadaran yang tidak mampu mengetahui hubungan atau kaitan antara satu faktor dengan faktor lainnya. Kesadaran magis lebih mengarahkan penyebab masalah dan ketidakberdayaan masyarakat dengan faktor-faktor diluar manusia, baik natural maupun supranatural. Dalam teori perubahan sosial, apabila proses analisis sebuah teori tidak mampu mengaitkan antara sebab dan musabab suatu masalah sosial, teori tersebut disebut sebagai teori sosial fatalistik. Suatu teori sosial bisa dikategorikan dalam model ini jika teori yang dimaksud tidak memberikan kemampuan analisis dan kaitan antara sistem dan struktur terhadap masalah sosial. Masyarakat secara dogmatik menerima kebenaran dari teoretisi sosial tanpa ada mekanisme untuk memahami makna ideologi setiap konsepsiatas kehidupan masyarakat.

Dalam konteks masyarakat, orang yang memahami masalah sosial dengan menggunakan kesadaran magis ini akan melihat bahwa kemiskinan dan ketidakberdayaan masyarakat merupakan takdir atau ketetapan dari Tuhan. Hanya Tuhan yang Maha Tahu apa arti dan hikmah dibalik ketentuan tersebut. Makhluk, termasuk umat tidak tahu tentang gambaran besar skenario Tuhan akan perjalanan umat manusia. Bagi mereka, masalah kemiskinan dan marginalisasi tidak ada kaitannya dengan globalisasi dan modernisasi, bahkan sering dianggap sebagai ‘ujian’ atas keimanan dan kita tidak tahu manfaat dan mudaratnya, malapetaka apa yang dibalik kemajuan dan pertumbuhan serta globalisasi bagi umat-umat manusia dan lingkungan di masa mendatang. Pandangan didasarkan pada teologi mengenai predeterminism atau takdir, yakni ketentuan dan rencana Tuhan jauh sebelum alam diciptakan.

Kedua, kesadaran naif, yang melihat ‘aspek manusia’ sebagai akar penyebab masalah dalam masyarakat. Dalam kesadaran ini, masalah etika, kreatifitas dan ‘need for achievement’ dianggap sebagai penentu dalam perubahan sosial. Jadi, dalam menganalisis kemiskinan mereka berpendapat bahwa masyarakat miskin karena kesalahan mereka sendiri, yakni karena mereka malas, tidak memiliki jiwa kewiraswastaan, atau tidak memiliki budaya pembangunan dan seterusnya. Oleh karena itu, man power development adalah sebuah jalan keluar yang diharapkan dapat memicu perubahan. Teori perubahan dalam konteks ini adalah teori yang tidak mempertanyakan sistem dan struktur, bahkan sistem dan struktur yang ada dianggap sudah baik dan benar, merupakan faktor given dan karena itu tidak perlu dipertanyakan. Tugas teori sosial adalah bagaimana membuat dan mengarahkan agar masyarakat bisa beradaptasi dengan sistem yang sudah benar tersebut. Paradigma inilah yang dikategorikan sebagai perubahan yang bersifat reformatif.

Masyarakat yang memiliki kesadaran ini pada dasarnya sepaham dengan pikiran modernisasi sekuler mengenai kemiskinan dan ketidakberdayaan. Mereka percaya bahwa masalah yang dihadapi kaum miskin berakar dari persoalan karena ada yang salah dengan sikap mental, budaya, ataupun teologi mereka. Kemiskinan umat tidak ada sangkut pautnya dengan menguatnya paham neloliberalisme maupun globalisasi. Mereka menyerang teologi fatalistik sebagai penyebabnya. Kesadaran ini memiliki pendekatan dan analisis yang sama dengan penganut paham modernisasi sekuler yang menjadi aliran mainstream pembangunan. Menurut mereka, kemiskinan yang terjadi di Indonesia karena mereka tidak mampu berpartisipasi secara aktif dalam proses pembangunan dan globalisasi. Oleh karena itu, mereka cenderung melihat nilai-nilai (values) sikap mental, kreativitas, budaya dan paham teologi sebagai pokok permasalahan, dan tidak melihat struktur kelas, gender dan sosial sebagai pembentuk nasib masyarakat. Bagi mereka, masyarakat harus berpartisipasi dan mampu bersaing dalam proses industrialisasi dan globalisasi serta proses pembangunan. Mereka tidak mempersoalkan globalisasi dan pembangunan itu sendiri sepanjang diterapkan melalui pendekatan dan metodologi yang benar, serta dikelola oleh pemerintahan yang bersih (Sri Widayanti, Pemberdayaan Masyarakat: Pendekatan Teoritis).

Bagi penganut paham ini, permasalahan globalisasi lebih pada sejauh mana mereka mampu menyiapkan sumber daya manusia yang cocok dan dapat bersaing dalam sistem pasar bebas. Dalam menghadapi tantangan globalisasi kapitalisme dan menguatnya liberalisme, para intelektual yang memiliki kesadaran naïf ini justru menggali ajaran-ajaran agama yang sesuai dengan modernisasi dan liberalisme, melakukan penafsiran ulang atas ajaran-ajaran agama yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman, tanpa mempersoalkan secara mendasar masalah yang diakibatkan oleh neoliberalisme.

Ketiga, kesadaran kritis, yaitu paradigma yang lebih melihat aspek sistem dan struktur sebagai sumber masalah. Pendekatan struktural menghindari blaming the victims dan lebih menganalisis secara kritis struktur dan sistem sosial, politik, ekonomi dan budaya dan bagaimana keterkaitan aspek-aspek tersebut berakibat pada keadaan masyarakat. Paradigma kritis dalam perubahan sosial memberikan ruang bagi masyarakat untuk mampu mengidentifikasi ‘ketidakadilan’ dalam sistem dan struktur yang ada, kemudian mampu melakukan analisis bagaimana sistem dan struktur tersebut bekerja, serta bagaimana mentransformasikannya. Tugas teori sosial dalam paradigma kritis adalah menciptakan ruang dan kesempatan agar masyarakat terlibat dalam suatu proses dialog ‘penciptaan struktur yang secara fundamental baru dan lebih baik atau lebih adil’. Kesadaran ini disebut sebagai kesadaran transformatif. Masyarakat yang memiliki kesadaran ini percaya bahwa ketidakberdayaan masyarakat, termasuk masyarakat muslim disebabkan oleh ketidakadilan sistem dan struktur ekonomi, politik, dan budaya. Bagi mereka, agenda yang harus dilakukan adalah melakukan transformasi terhadap struktur melalui penciptaan relasi yang secara fundamental lebih baik dan lebih adil dalam bidang ekonomi, politik dan budaya. Mereka menyadari bahwa transformasi meliputi proses panjang penciptaan ekonomi yang tidak eksploitatif, politik tanpa represi dan kultur tanpa hegemoni, serta penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia.

Dengan mendasarkan pada prinsip keadilan, fokus kerja kaum ini adalah mencari akar teologi, metodologi dan aksi yang memungkinkan terjadinya transformasi sosial. Keberpihakan mereka terhadap kaum miskin dan tertindas tidak hanya diilhami oleh sumber-sumber ajaran agama, tetapi juga didasarkan pada analisis kritis terhadap struktur yang ada. Agama bagi mereka dipahami sebagai pembebasan bagi yang tertindas, serta mentransformasikan sistem eksploitasi menjadi sistem yang adil. Globalisasi, serta berbagai proyek kapitalisme yang lain bagi golongan ini menjadi salah satu penyebab yang memiskinkan, memarginalisasi dan mengalienasi masyarakat. Selain usaha praktis untuk membantu memecahkan persoalan ekonomi, politik, dan budaya keseharian melalui proyek-proyek pengembangan ekonomi berbasis masyarakat, mereka juga mengaitkannya dengan melakukan advokasi untuk mempengaruhi kebijakan Negara baik di level nasional maupun lokal yang memarginalkan kaum miskin dan pinggiran.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Istilah konsep berasal dari bahasa latin conceptum, artinya sesuatu yang dipahami. Konsep merupakan abstraksi suatu ide atau gambaran mental, yang dinyatakan dalam suatu kata atau simbol. Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (empowerment), berasal dari kata power yang berarti kekuasaan atau keberdayaan. Konsep pemberdayaan berawal dari penguatan modal sosial di masyarakat (kelompok) yang meliputi penguatan penguatan modal sosial. Apabila kita sudah memiliki modal sosial yang kuat maka kita akan mudah mengarahkan dan mengatur (direct) masyarakat serta mudah mentransfer pengetahuan kepada masyarakat. Dengan memiliki modal sosial yang kuat maka kita akan dapat menguatkan knowledge, modal (money), dan people. Konsep ini mengandung arti bahwa konsep pemberdayaan masyarakat adalah transfer kekuasaan melalui penguatan modal sosial kelompok untuk menjadikan kelompok produktif untuk mencapai kesejahteraan sosial. Modal sosial yang kuat akan menjamin suistainable dalam membangun rasa kepercayaan di dalam masyarakat khususnya anggota kelompok (how to build the trust).

Oleh karena itu, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai modal soaial dan kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dan dihubungkan dengan kemampuan individu untuk membuat individu melakukan apa yang diinginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Pada  dasarnya,  pemberdayaan  diletakkan  pada  kekuatan  tingkat  individu  dan sosial (Sipahelut, 2010). Pemberdayaan  merujuk  pada  kemampuan  orang,  khususnya  kelompok  rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan  atau kemampuan dalam (a)  memenuhi  kebutuhan  dasarnya  sehingga  mereka  memiliki  kebebasan  (freedom),  dalam  arti  bukan  saja  bebas  dalam  mengemukakan  pendapat,  melainkan  bebas  dari  kelaparan,  bebas  dari  kebodohan,  bebas  dari  kesakitan;  (b)  menjangkau  sumber-sumber  produktif  yang  memungkinkan  mereka  dapat  meningkatkan  pendapatannya  dan  memperoleh  barang-barang  dan  jasa-jasa  yang  mereka perlukan;  dan  (c)  berpartisipasi  dalam  proses pembangunan dan keputusan keputusan yang mempengaruhi mereka (Suharto 2005).

Jimmu, (2008) menyatakan bahwa pengembangan masyarakat tidak hanya sebatas  teori tentang bagaimana mengembangkan daerah pedesaan tetapi memiliki arti yang  memungkinkan terjadinya perkembangan di tingkat masyarakat. Pembangunan masyarakat seharusnya mencerminkan tindakan masyarakat dan kesadaran atas identitas diri. Oleh karena itu, komitmen untuk pengembangan masyarakat harus mengenali keterkaitan antara individu dan masyarakat dimana mereka berada. Masyarakat adalah sebuah fenomena struktural dan bahwa sifat struktural dari kelompok atau masyarakat memiliki efek pada cara orang bertindak, merasa dan berpikir. Tapi  ketika kita melihat struktur tersebut, mereka jelas tidak seperti kualitas fisik dari dunia luar. Mereka bergantung pada keteraturan  reproduksi sosial, masyarakat yang hanya memiliki efek pada orang-orang sejauh struktur diproduksi dan direproduksi dalam apa yang orang lakukan. Oleh karena itu pengembangan masyarakat memiliki epistemologis logis dan yang  dasar dalam kewajiban sosial yang individu miliki terhadap masyarakat yang  mengembangkan bakat mereka.

Adedokun et all., (2010) menunjukkan bahwa komunikasi yang efektif akan menimbulkan partisipasi aktif dari anggota masyarakat  dalam pengembangan masyarakat. Ia juga mengungkapkan bahwa ketika kelompok masyarakat yang terlibat dalam strategi komunikasi, membantu mereka mengambil kepemilikan inisiatif pembangunan masyarakat daripada melihat diri mereka sebagai penerima manfaat pembangunan. Berdasarkan temuan tersebut, direkomendasikan bahwa para pemimpin masyarakat serta agen pengembangan masyarakat harus terlibat dalam komunikasi yang jelas sehingga dapat meminta partisipasi anggota masyarakat dalam isu-isu pembangunannya.

Jimmu (2008) menunjukkan bahwa pengembangan masyarakat tidak hanya khususnya masalah ekonomi, teknis atau infrastruktur. Ini adalah masalah  pencocokan dukungan eksternal yang ditawarkan oleh agen pembangunan pedesaan dengan karakteristik internal sistem pedesaan itu sendiri. Oleh karena itu, agen pembangunan pedesaan  harus belajar untuk ‘menempatkan terakhir terlebih dahulu’ (Chambers, 1983 dalam Jimmu, 2008). Secara teori, peran  pemerintah pusat dan agen luar lainnya harus menginspirasi inisiatif lokal  bahwa hal itu meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Passmore 1972 dalam Jimmu, 2008). Dalam prakteknya, top-down  perencanaan dan pelaksanaan proyek-proyek pembangunan harus memberi jalan kepada  bottom-up atau partisipasi aktif masyarakat untuk mencapai apa yang disebut ‘pembangunan melalui negosiasi’. Hal ini sesuai Menurut Talcot Parsons (dalam Prijono, 1996:64-65) power merupakan sirkulasi dalam subsistem suatu masyarakat, sedangkan power dalam empowerment adalah daya sehingga empowerment dimaksudkan sebagai kekuatan yang berasal dari bawah (bottom-up).

Shucksmith, (2013) menyatakan pendekatan bottom-up untuk pembangunan pedesaan (‘didorong dari dalam’, atau kadang-kadang disebut endogen) berdasarkan pada asumsi bahwa  sumber daya spesifik daerah – alam, manusia dan  budaya – memegang kunci untuk perkembangannya. Sedangkan pembangunan pedesaan top-down melihat tantangan utamanya  sebagai mengatasi perbedaan pedesaan dan kekhasan melalui promosi keterampilan teknis universal dan modernisasi infrastruktur fisik. Pengembangan melihat tantangan utama sebagai memanfaatkan selisih melalui memelihara khas lokal kapasitas manusia dan lingkungan itu. Model bottom-up terutama menyangkut mobilisasi sumber daya lokal dan aset.  Artinya, masyarakat  pembangunan harus dianggap bukan sebagai teori pembangunan, tetapi praktek pembangunan yang menekankan emansipasi dari lembaga yang tidak pantas  dan setiap melemahkan situasi yang mengarah pada perias partisipasi, pengembangan masyarakat harus menjadi mekanisme untuk menarik kekuatan kolektif anggota masyarakat tertentu – yang terdiri dari laki-laki dan  perempuan, kaya dan miskin, mampu dan cacat, dll – untuk mengubah  di wilayah mereka.

Pemberdayaan ini memiliki tujuan dua arah, yaitu melepaskan belenggu  kemiskinan dan keterbelakangan dan memperkuat posisi lapisan masyarakat dalam struktur kekuasaan. Pemberdayaan  adalah  sebuah  proses  dan  tujuan.  Sebagai  proses,  pemberdayaan  adalah  serangkaian  kegiatan  untuk  memperkuat  kekuasaan  atau  keberdayaan  kelompok  lemah  dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan.  Sebagai  tujuan,  maka  pemberdayaan merujuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial;  yaitu  masyarakat  yang  berdaya,  memiliki  kekuasaan  atau  mempunyai  pengetahuan  dan  kemampuan  dalam  memenuhi  kebutuhan  hidupnya  baik  yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial seperti memiliki kepecayaan diri, mampu  menyampaikan  aspirasi,  mempunyai  mata  pencaharian,  berpartisipasi  dalam  kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya (Sipahelut, 2010).

Konsep pemberdayaan menurut Friedman (1992) dalam hal ini pembangunan alternatif menekankan keutamaan politik melalui otonomi pengambilan keputusan untuk melindungi kepentingan rakyat yang berlandaskan pada sumberdaya pribadi, langsung melalui partisipasi, demokrasi dan pembelajaran sosial melalui pengamatan langsung. Menurut Chambers, (1995) pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat “people centred, participatory, empowering, and sustainable”.

Jika dilihat dari proses operasionalisasinya, maka ide pemberdayaan memiliki dua kecenderungan, antara lain: pertama, kecenderungan primer, yaitu kecenderungan proses yang memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan, atau kemampuan (power) kepada masyarakat atau individu menjadi lebih berdaya. Proses ini dapat dilengkapi pula dengan upaya membangun asset material guna mendukung pembangunan kemandirian mereka melalui organisasi; dan kedua, kecenderungan sekunder, yaitu kecenderungan yang menekankan pada proses memberikan stimulasi,mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog (Sumodiningrat, 2002).

Konsep pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya (Pearson et all, 1994 dalam Sukmaniar, 2007). Pemahaman mengenai konsep pemberdayaan tidak bisa dilepaskan dari pemahaman mengenai siklus pemberdayaan itu sendiri, karena pada hakikatnya pemberdayaan adalah sebuah usaha berkesinambungan untuk menempatkan masyarakat menjadi lebih proaktif dalam menentukan arah kemajuan dalam komunitasnya sendiri. Artinya program pemberdayaan tidak bisa hanya dilakukan dalam satu siklus saja dan berhenti pada suatu tahapan tertentu, akan tetapi harus terus berkesinambungan dan kualitasnya terus meningkat dari satu tahapan ke tahapan berikutnya (Mubarak, 2010).

Menurut Wilson (1996) terdapat 7 tahapan dalam siklus pemberdayaan masyarakat. Tahap pertama yaitu keinginan dari masyarakat sendiri untuk berubah menjadi lebih baik. Pada tahap kedua, masyarakat diharapkan mampu melepaskan halangan-halangan atau faktor-faktor yang bersifat resistensi terhadap kemajuan dalam dirinya dan komunitasnya. Pada tahap ketiga, masyarakat diharapkan sudah menerima kebebasan tambahan dan merasa memiliki tanggung jawab dalam mengembangkan dirinya dan komunitasnya. Tahap keempat yaitu upaya untuk mengembangkan peran dan batas tanggung jawab yang lebih luas, hal ini juga terkait dengan minat dan motivasi  untuk melakukan pekerjaan dengan lebih baik. Pada tahap kelima ini hasil-hasil  nyata dari pemberdayaan mulai kelihatan, dimana peningkatan rasa memiliki yang  lebih besar menghasilkan keluaran kinerja yang lebih baik. Pada tahap keenam telah terjadi perubahan perilaku dan kesan terhadap dirinya, dimana keberhasilan dalam peningkatan kinerja mampu meningkatkan perasaan psikologis di atas posisi sebelumnya. Pada tahap ketujuh masyarakat yang telah berhasil dalam memberdayakan dirinya, merasa tertantang untuk upaya yang lebih besar guna  mendapatkan hasil yang lebih baik. Siklus pemberdayaan ini menggambarkan proses mengenai upaya individu dan komunitas untuk mengikuti perjalanan ke arah prestasi dan kepuasan individu dan pekerjaan yang lebih tinggi.

Apabila kita cermati dari serangkaian literatur tentang konsep-konsep Pemberdayaan Masyarakat maka konsep pemberdayaan adalah suatu proses yang diupayakan untuk melakukan perubahan. Pemberdayaan masyarakat memiliki makna memberi kekuatan/daya kepada kumpulan masyarakat yang berada pada kondisi ketidakberdayaan  agar menjadi berdaya dan mandiri serta memiliki kekuatan melalui proses dan tahapan yang sinergis.

2.2 Peranan Teori Pemberdayaan Masyarakat

Teori dalam praktek pemberdayaan masyarakat menggambarkan distribusi kekuasaan dan sumberdaya dalam masyarakat, bagaimana fungsi-fungsi organisasi dan bagaimana sistem dalam masyarakat mempertahankan diri. Teori di dalam pemberdayaan masyarakat mengandung hubungan sebab dan pengaruh yang harus dapat di uji secara empiris. Hubungan sebab dan akibat/outcome yang terjadi karena kejadian/aksi tertentu akan dapat memunculkan jenis intervensi yang dapat digunakan oleh pekerja sosial dalam memproduksi outcome. Dalam kerja sosial, kita dapat menggunakan teori untuk menentukan jenis aksi/kegiatan atau intervensi yang dapat digunakan untuk memproduksi outcome/hasil. Pada umumnya beberapa teori digabung untuk memproduksi model outcome.

1.      Teori Ketergantungan Kekuasaan (Power-Dependency)

Power merupakan kunci konsep untuk memahami proses pemberdayaan. Tujuan dari kekuasaan adalah untuk mencegah kelompok berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan juga untuk  memperoleh persetujuan pasif kelompok ini untuk situasi ini. Power merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari interaksi sosial. Kekuasaan adalah fitur yang tidak terpisahkan dari kehidupan sosial. Hal ini selalu menjadi bagian dari  hubungan, dan tanda-tanda yang dapat dilihat bahkan pada tingkat interaksi mikro (Sadan, 1997).

Lebih lanjut (Abbot, 1996:16-17) menyatakan bahwa pengembangan masyarakat perlu memperhatikan kesetaraan (equality), konflik dan hubungan pengaruh kekuasaan (power relations) atau jika tidak maka tingkat keberhasilannya rendah. Setelah kegagalan teori modernisasi muncul teori ketergantungan, dimana teori ketergantungan pada prinsipnya menggambarkan adanya suatu hubungan antar negara yang timpang, utamanya antara negara maju (pusat) dan negara pinggiran (tidak maju). Menurut Abbot (1996: 20) dari teori ketergantungan muncul pemahaman akan keseimbangan dan kesetaraan, yang pada akhirnya membentuk sebuah pemberdayaan (empowerment) dalam partisipasi masyarakat dikenal sebagai teori keadilan.

Pada konteks pemberdayaan maka teori ketergantungan dikaitkan dengan kekuasaan yang biasanya dalam bentuk kepemilikan uang/modal. Untuk mencapai suatu kondisi berdaya/kuat/mandiri, maka sekelompok masyarakat harus mempunyai keuangan/modal yang kuat. Selain uang/modal, maka ilmu pengetahuan/knowledge dan aspek people/sekumpulan orang/massa yang besar juga harus dimiliki agar kelompok tersebut mempunyai power. Kelompok yang memiliki power maka kelompok itu akan berdaya.

2.      Teori Sistem (The Social System)

Talcott Parsons (1991) melahirkan teori fungsional tentang perubahan. Seperti para pendahulunya, Parsons juga menganalogikan perubahan sosial pada masyarakat seperti halnya pertumbuhan pada mahkluk hidup. Komponen utama pemikiran Parsons adalah adanya proses diferensiasi. Parsons berasumsi bahwa setiap masyarakat tersusun dari sekumpulan subsistem yang berbeda berdasarkan strukturnya maupun berdasarkan makna fungsionalnya bagi masyarakat yang lebih luas. Ketika masyarakat berubah, umumnya masyarakat tersebut akan tumbuh dengan kemampuan yang lebih baik untuk menanggulangi permasalahan hidupnya. Dapat dikatakan Parsons termasuk dalam golongan yang memandang optimis sebuah proses perubahan.

Parsons (1991) menyampaikan tiga fungsi yang harus dimiliki oleh sebuah sistem agar mampu bertahan, yaitu: (a) Adaptasi, sebuah sistem hatus mampu menanggulangi situasi eksternal yang gawat. Sistem harus dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan. (b) Pencapaian, sebuah sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya. (c) Integrasi, sebuah sistem harus mengatur hubungan antar bagian yang menjadi komponennya. Sistem juga harus dapat mengelola hubungan antara ketiga fungsi penting lainnya.

Pemeliharaan pola, sebuah sistem harus melengkapi, memelihara dan memperbaiki motivasi individual maupun pola-pola kultural yang menciptakan dan menopang motivasi. Apabila dimasukkan dalam aspek pemberdayaan masyarakat, maka teori sistem sosial ini mengarah pada salah satu kekuatan yang harus dimiliki kelompok agar kelompok itu berdaya yaitu memiliki sekumpulan orang/massa. Apabila kelompok itu memiliki massa yang besar dan mampu bertahan serta berkembang menjadi lebih besar maka kelompok itu dapat dikatakan berdaya.

3.      Teori Ekologi (Kelangsungan Organisasi)

Organisasi merupakan sesuatu yang telah melekat dalam kehidupan kita, karena kita adalah makhluk sosial. Kita hidup di dunia tidaklah sendirian, melainkan sebagai manifestasi makhluk sosial, kita hidup berkelompok, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Struktur organisasi merupakan kerangka antar hubungan satuan-satuan organisasi yang didalamnya terdapat pejabat, tugas serta wewenang yang masing-masing mempunyai peranan tertentu. Struktur organisasi akan tampak lebih tegas apabila dituangkan dalam  bentuk bagan organisasi.

Menurut  Lubis  dan  Husaini  (1987)  bahwa  teori  organisasi  adalah  sekumpulan ilmu pengetahuan  yang membicaraan mekanisme kerjasama dua  orang  atau  lebih  secara  sistematis  untuk  mencapai  tujuan  yang  telah  ditentukan.  Teori  organisasi  merupakan  sebuah  teori  untuk  mempelajari  kerjasama  pada  setiap  individu.  Hakekat  kelompok  dalam  individu  untuk  mencapai tujuan beserta cara-cara yang ditempuh dengan menggunakan teori yang dapat menerangkan tingkah  laku, terutama motivasi, individu dalam proses kerjasama. Pada teori ekologi, membahas tentang organisasi sebagai wadah untuk sekumpulan masyarakat dengan tujuan yang sama agar tertatur, jelas, dan kuat. Orientasi organisasi mengacu pada sekumpulan orang/massa yang harus dimiliki kelompok untuk dapat memiliki power/daya. Kelompok yang memiliki organisasi dengan kuat dan berkelanjutan maka kelompok ini dikatakan berdaya.

4.      Teori Konflik

Konflik akan selalu muncul dan akan selalu dapat ditemukan dalam semua level kehidupan masyarakat. Dalam interaksi, semua pihak bersinggungan dan sering malahirkan konflik. Dalam konteks demikian, konflik didefinisikan bukan dari aspek para pelaku konflik tetapi merupakan sesuatu yang given dalam interaksi sosial. Malah konflik menjadi motor pergaulan yang selalu melahirkan dinamika dalam masyarakat. Dikenal beberapa pendekatan teoritis untuk menjelaskan konflik sebagai kenyataan sosial. Diantaranya pendekatan ketimpangan dalam dunia ekonomi yang menjelaskan bahwa munculnya konflik dikarenakan ketidakseimbangan antara permintaan dan ketersediaan yang menciptakan kelangkaan. Sementara di sisi lain, individu bersifat individualis, mementingkan diri sendiri untuk mendapatkan surplus yang ada. Adanya kesamaan antara individu membuka peluang terjadinya perebutan pada satu komoditi dan sebaliknya juga membuka kerjasama di antara para pelaku (Chalid, 2005).

Pada proses pemberdayaan yang dilakukan di suatu lingkungan sosial (masyarakat) akan sangat sering menemui konflik. Konflik yang terjadi berkaitan erat dengan ketidakpercayaan dan adanya perubahan kepada mereka. Perubahan terhadap kebiasaan, adat istiadat dan berbagai norma sosial yang sudah tertanam sejak lama di dalam masyarakat. Hal ini sesuai pendapat Stewart, 2005 dalam Chalid (2005) Terdapat tiga model penjelasan yang dapat dipakai untuk menganalisis kehadiran konflik dalam kehidupan masyarakat, pertama penjelasan budaya, kedua, penjelasan ekonomi, ketiga penjelasan politik. Perspektif budaya menjelaskan bahwa konflik dalam masyarakat diakibatkan oleh adanya perbedaan budaya dan suku. Dalam sejarah, konflik cenderung seringkali terjadi karena persoalan perbedaan budaya yang melahirkan penilaian stereotip. Masing-masing kelompok budaya melihat sebagai anggota atau bagian dari budaya yang sama dan melakukan pertarungan untuk mendapatkan otonomi budaya. Terdapat perdebatan tentang pendekatan primordial terhadap realitas konflik. Sebagian antropolog ada yang menerima dan sebagian menolak. Argumentasi kalangan yang menolak beralasan bahwa terdapat masalah serius bila hanya menekankan penjelasan konflik dari aspek budaya semata. Pendekatan budaya tidak memasukkan faktor-faktor penting dari aspek sosial dan ekonomi.

5.      Teori Mobilisasi Sumberdaya

Jasper, (2010) menyatakan gerakan sosial terdiri dari individu-individu dan  interaksi di antara anggota suatu masyarakat. Pendekatan  pilihan rasional menyadari akan hal ini, tetapi versi mereka memperhitungkan individu sebagai abstrak untuk menjadi realistis. Pragmatisme, feminisme, dan yang  terkait dengan berbagai tradisi yang mendorong lahirnya studi tentang aksi-aksi individu (individual action) dan aksi-aksi kolektif (collective action) sejak tahun 1960-an, yakni  penelitian tentang perlawanan (social resistence), gerakan sosial (social movement) dan tindakan kolektif (collective behavior) berkembang di bawah inspirasi dari teori-teori besar tersebut. Dua dari mereka di antaranya dipengaruhi oleh pandangan Marxisme, terutama sosiologi makro versi Amerika yang  menekankan teori mobilisasi sumber daya (resource mobilization theory) dan interaksi dengan negara.

Rusmanto, (2013) menyimpulkan bahwa untuk mengetahui keinginan seseorang akan sangat terkait dengan tujuan di akhir orang tersebut. Seseorang dari pertanyaan tersebut  mengarah kepada sebuah tujuan. Dalam hal ini, maka tujuan adalah pusat pendekatan yang strategis sebagai taktik, meskipun dalam pemahaman umum, telah keliru memahami bahwa strategi merupakan instrumen tujuan yang bersifat sementara mencerminkan budaya dan  emosi. Pada konteks pemberdayaan masyarakat maka teori mobilisasi menjadi salah satu dasar yang kuat, karena untuk menjadi seorang atau kelompok masyarakat yang berdaya/memiliki power selain uang, knowledge maka people juga mempunyai peranan yang penting. Kumpulan orang akan memberikan kekuatan, kekuatan itu akan memberikan power pada orang atau masyarakat itu.

6.      Teori Kontstruktivis (Constructivist)

Glasersfeld  (1987)  menyatakan konstruktivisme  sebagai  “teori  pengetahuan  dengan  akar  dalam  “filosofi,  psikologi  dan  cybernetics”.  Von  Glasersfeld  mendefinisikan  konstruktivisme radikal selalu membentuk konsepsi pengetahuan. Ia melihat pengetahuan sebagai sesuatu hal yang dengan aktif menerima apapun  melalui  pikiran sehat atau melalui komunikasi. Hal itu secara aktif terutama dengan  membangun  pengetahuan.  Kognisi adalah  adaptif  dan  membiarkan  sesuatu  untuk  mengorganisir pengalaman dunia itu, bukan untuk menemukan suatu tujuan kenyataan. Konstruktivisme pada dasarnya adalah suatu pandangan  yang didasarkan  pada aktivitas siswa dengan untuk menciptakan, menginterpretasikan, dan  mereorganisasikan pengetahuan dengan jalan individual (Windschitl, dalam  Abbeduto,  2004).

Teori konstruktivisme didefinisikan sebagai pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan mencipta sesuatu makna dari apa yang dipelajari. Beda dengan teori behavioristik yang memahami hakikat belajar sebagai kegiatan yang bersifat mekanistik antara stimulus dan respon, sedangkan teori kontruktivisme lebih memahami belajar sebagai kegiatan manusia membangun atau menciptakan pengetahuan dengan memberi makna pada pengetahuannya sesuai dengan pengalamannya. Teori konstruktivisme juga mempunyai pemahaman tentang belajar yang lebih menekankan pada proses daripada hasil. Hasil belajar sebagai tujuan dinilai penting, tetapi proses yang melibatkan cara dan strategi dalam belajar juga dinilai penting.

Pada proses pemberdayaan masyarakat pendekatan teori belajar secara konstruktivis perlu ditanamkan dan diupayakan agar masyarakat mampu menkonstruksi pemahaman untuk berubah. Pemberdayaan masyarakat hendaknya tetap mempertahankan nilai-nilai yang sudah melekat di masyarakat selama nilai tersebut baik dan benar. Nilai-nilai kebersamaan, keikhlasan, gotong-royong, kejujuran, kerja keras harus dibangun dan dikonstruksikan sendiri oleh masyarakat untuk menciptakan perubahan agar lebih berdaya. Keterkaitan dengan konsep pemberdayaan maka aspek ilmu (knowledge) yang ada di dalam masyarakat perlu dibangun dengan kuat dan di kontruksikan di dalam masyarakat itu sendiri.

2.3 Proses Pemberdayaan Masyarakat

Pranarka & Vidhyandika (1996) menjelaskan bahwa proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan. Pertama, proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuatan, kekuasaan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu lebih berdaya. Kecenderungan pertama tersebut dapat disebut sebagai kecenderungan primer dari makna pemberdayaan. Sedangkan kecenderungan kedua atau kecenderungan sekunder menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog. Sumardjo (1999) menyebutkan ciri-ciri warga masyarakat berdaya yaitu:  

1. Mampu memahami diri dan potensinya, mampu merencanakan (mengantisipasi kondisi perubahan ke depan).
2. Mampu mengarahkan dirinya sendiri.
3. Memiliki kekuatan untuk berunding.
4. Memiliki bargaining power yang memadai dalam melakukan kerjasama yang saling menguntungkan, dan 
5. Bertanggungjawab atas tindakannya.

Slamet (2003) menjelaskan lebih rinci bahwa yang dimaksud dengan masyarakat berdaya adalah masyarakat yang tahu, mengerti, paham, termotivasi, berkesempatan, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, tahu berbagai alternatif, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi dan mampu bertindak sesuai dengan situasi. Proses pemberdayaan yang melahirkan masyarakat yang memiliki sifat seperti yang diharapkan harus dilakukan secara berkesinambungan dengan mengoptimalkan partisipasi masyarakat secara bertanggungjawab.

2.4 Tujuan dan Tahapan Pemberdayaan Masyarakat

Jamasy (2004) mengemukakan bahwa konsekuensi dan tanggungjawab utama dalam program pembangunan melalui pendekatan pemberdayaan adalah masyarakat berdaya atau memiliki daya, kekuatan atau kemampuan. Kekuatan yang dimaksud dapat dilihat dari aspek fisik dan material, ekonomi, kelembagaan, kerjasama, kekuatan intelektual dan komitmen bersama dalam menerapkan prinsip-prinsip pemberdayaan.

Terkait dengan tujuan pemberdayaan, Sulistiyani (2004) menjelaskan bahwa tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya/kemampuan yang dimiliki.

Daya/kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik dan afektif serta sumber daya lainnya yang bersifat fisik/material. Kondisi kognitif pada hakikatnya merupakan kemampuan berpikir yang dilandasi oleh pengetahuan dan wawasan seseorang dalam rangka mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Kondisi konatif merupakan suatu sikap perilaku masyarakat yang terbentuk dan diarahkan pada perilaku yang sensitif terhadap nilai-nilai pemberdayaan masyarakat. Kondisi afektif adalah merupakan perasaan yang dimiliki oleh individu yang diharapkan dapat diintervensi untuk mencapai keberdayaan dalam sikap dan perilaku. Kemampuan psikomotorik merupakan kecakapan keterampilan yang dimiliki masyarakat sebagai upaya mendukung masyarakat dalam rangka melakukan aktivitas pembangunan.

Adapun tujuan pemberdayaan masyarakat dapat diuraikan sebagai berikut: Upaya pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk membuat masyarakat menjadi mandiri, dalam arti memiliki potensi untuk mampu memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi, dan sanggup memenuhi kebutuhannya dengan tidak menggantungkan hidup mereka pada bantuan pihak luar, baik pemerintah maupun organisasi-organisasi non-pemerintah. Bantuan technical assistance jelas mereka perlukan, akan tetapi bantuan tersebut harus mampu membangkitkan prakarsa masyarakat untuk membangun bukan sebaliknya justru mematikan prakarsa. Dalam hubungan ini, kita dituntut menghargai hak-hak masyarakat yaitu Right of Self - Determination dan Right for Equal Opportunity. Hak untuk menentukan sendiri untuk memilih apa yang terbaik bagi masyarakat, serta hak untuk memperoleh kesempatan yang sama untuk berkembang sesuai dengan potensi-potensi yang mereka miliki.

BAB III

PENUTUP

3.1  Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya tentang pemberdayaan masyarakat maka kami menarik kesimpulan bahwa konsep pemberdayaan adalah sebuah proses berkelanjutan yang mengupayakan transfer kekuasaan yang didasari penguatan modal sosial, kepercayaan (trust), patuh aturan (role), dan jaringan (networking), disambut partisipasi dan komunikasi aktif dengan metode bottom-up yang dilandasi sikap saling percaya dari masyarakat untuk mengubah dan mementukan nasibnya untuk pencapaian suatu tujuan tertentu (kesejahteraan ekonomi).

Dalam konteks pemberdayaan, paradigma memiliki peran untuk membentuk apa yang kita lihat, bagaimana cara kita melihat suatu masalah, apa yang kita anggap sebagai masalah ketidakberdayaan itu, apa masalah yang kita anggap bermanfaat untuk dipecahkan serta metode apa yang kita gunakan untuk meneliti dan melakukan intervensi atas masalah tersebut. Begitu juga paradigma akan mempengaruhi apa yang tidak kita pilih, apa yang tidak ingin kita lihat, dan apa yang tidak ingin kita ketahui. Paradigma pula yang akan mempengaruhi pandangan seseorang mengenai apa yang ‘adil dan tidak adil’, baik-buruk, tepat atau tidaknya suatu program dalam memecahkan masalah sosial.

Teori dalam praktek pemberdayaan masyarakat menggambarkan distribusi kekuasaan dan sumberdaya dalam masyarakat, bagaimana fungsi-fungsi organisasi dan bagaimana sistem dalam masyarakat mempertahankan diri. Teori pemberdayaan masyarakat yang digunakan dalam proses pemberdayan antara lain: Teori Ketergantungan Kekuasaan, Teori Sistem, Teori Ekologi, Teori Konflik, Teori mobilisasi Sumberdaya, dan Teori Konstruktivis.

Upaya pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk membuat masyarakat menjadi mandiri, dalam arti memiliki potensi untuk mampu memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi, dan sanggup memenuhi kebutuhannya dengan tidak menggantungkan hidup mereka pada bantuan pihak luar, baik pemerintah maupun organisasi-organisasi non-pemerintah. Dalam hubungan ini, kita dituntut menghargai hak-hak masyarakat yaitu Right of Self - Determination and Right for Equal Opportunity.

DAFTAR PUSTAKA

Adedokun, O.M. C.W, Adeyamo, and E.O. Olorunsula. 2010. The Impact of Communication on Community Development. J Communication, 1(2): 101-105.

Chalid, Pheni. 2005. Otonomi Daerah Masalah, Pemberdayaan dan Konflik. Penebar Swadaya. Cetakan pertama. Jakarta.

                Chambers, R. 1985. Rural Development : Putting The Last First. New York.

Foy, Nancy. 1994. Empowering People at Work. London: Grower Publishing Company.

                Friedman, John. 1992. Empowerment The Politics of Alternative Development. Blackwell Publishers, Cambridge, USA.

                Glasserfield, E. (1987). A Constructivist Approach to Teaching. In L. Steffe & J. Gale (Eds.), Constructivism In Education. Hillsdale, NJ, Lawrence Erlbaum. (pp. 3-16).

                Ife, J.W. 1995. Community Development: Creating Community Alternatives-vision, Analysis and Practice. Melbourne: Longman.

Jasper, James M. 2010. Social  Movement  Theory  Today:  Toward  a  Theory  of  Action? Graduate Center of the City University of New York.

Jimmu, M.I. 2008. Community Development: A Cross-Examination of Theory and Practice Using Experiences in Rural Malawi. Africa Development, Vol. XXXIII, No. 2, 2008, pp. 23–3.

Koentjaraningrat. 2009: Manusia dan Kebudayaan di Indonesia. Djambangan. Jakarta. Longman.

Lubis, Hari & Huseini, Martani.1987. Teori Organisasi; Suatu Pendekatan Makro. Pusat Antar Ilmu-ilmu Sosial UI: Jakarta.

                Mubarak, Z. 2010. Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Ditinjau Dari Proses Pengembangan Kapasitas Pada Program PNPM Mandiri Perkotaan Di Desa Sastrodirjan Kabupaten Pekalongan.Tesis.Program Studi Magister Teknik Pemberdayaan Wilayah Dan Kota. Undip. Semarang.

                Pearsons, Talcot. 1991. The Social System. Routledge is an imprint of Taylor & Francis, an informa company.

                Prijono, Onny S. dan Pranarka A.M.W. (ed.). 1996. Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi. Jakarta: Centre for Strategic and International  Studies (CSIS).

                Rusmanto, Joni. 2013. Gerakan Sosial Sejarah Perkembangan Teori Kekuatan dan Kelemahannya. Zifatama Publishing. Sidoarjo.

                Sadan, Elisheva. 1997. Empowerment and Community Planning: Theory and Practice of People-Focused Social Solutions. Tel Aviv: Hakibbutz Hameuchad Publishers.in Hebrew.

                Shucksmith, Mark. 2013. Future Direction in Rural Development. Carnegie UK Trust. England.

                Soetomo. 2006. Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.

Suharto  E.  2005.  Membangun  Masyarakat Memberdayakan  Rakyat.  Kajian  Strategi  Pembangunan  Kesejahteraan  Sosial  dan  Pekerjaan  Sosial.  Bandung: PT Refika Aditama.

Posted on 01.26 / 3 komentar / Read More